Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui keikutsertaan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo.

Kehadiran Pemerintah Kota Gorontalo dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, didampingi Asisten Perekonomian, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Gorontalo, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta PIC TP2DD Kota Gorontalo bersama jajaran terkait.

Partisipasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kota Gorontalo dalam memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), khususnya dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dalam forum High Level Meeting, dibahas arah kebijakan dan strategi percepatan digitalisasi transaksi daerah, termasuk optimalisasi penggunaan kanal pembayaran non-tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, pada sesi capacity building, peserta mendapatkan penguatan kapasitas terkait penulisan laporan yang efektif dan komprehensif dalam rangka pengisian Championship TP2DD. Materi yang disampaikan mencakup teknik penyusunan laporan berbasis data, penyajian capaian kinerja secara terstruktur, serta strategi menonjolkan inovasi dan keunggulan daerah dalam implementasi ETPD.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Gorontalo diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan TP2DD, sehingga mampu merepresentasikan capaian dan inovasi daerah secara optimal dalam ajang Championship TP2DD, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam mendorong transformasi digital.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem transaksi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Berita Terkait